Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, secara terbuka membahas rencananya untuk mengundurkan diri dalam sebuah dialog dengan seorang warga di Semarang selama acara "Tabrak Prof!" pada malam Selasa. Hal ini muncul di tengah berbagai informasi yang mengindikasikan bahwa pasangannya, calon presiden (capres) nomor urut 2, Ganjar Pranowo, telah menyarankannya untuk mundur.
"Ketika waktunya telah tiba, saya pasti akan mengajukan pengunduran diri dengan cara yang baik dan benar," katanya.
Menurut Mahfud, upayanya ini bertujuan untuk memberikan contoh bahwa pejabat negara seharusnya tidak menggunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Namun, hingga saat ini, langkah pengunduran diri tersebut belum diambil, dengan beberapa alasan yang dia ungkapkan.
"Mengapa ini belum dilakukan saat ini? Menurut aturan, tidak ada larangan untuk melakukannya. Sebelumnya, hanya menteri dan pejabat pusat yang diperbolehkan. Kemudian, baru-baru ini, wali kota juga tidak diwajibkan untuk mundur," jelasnya.
Terkait keinginan Mahfud untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapannya. Apa pendapat Jokowi?
"Itu merupakan haknya dan saya sangat menghargainya," kata Jokowi kepada wartawan pada Rabu (24/1/2024).
Selain Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga memberikan komentarnya mengenai keinginan Mahfud untuk meninggalkan jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam Kabinet Indonesia Maju. Menurut Ketua Umum Golkar itu, keputusan untuk mengundurkan diri atau tidak akan menjadi hak prerogatif presiden.
"Keputusan itu ada pada Mahfud MD. Namun, kita semua tahu bahwa penunjukan menteri merupakan hak prerogatif presiden, jadi semoga semuanya menjadi lebih jelas," kata Airlangga setelah menyerahkan bantuan pangan di Gudang Bulog Indramayu, Jawa Barat.
0 Komentar